UIN BANDUNG

Monday, March 07, 2005

IAIN SGD Jadi Universitas Negeri

Selasa, 08 Maret 2005

IAIN Sunan Gunung Djati (SGD) resmi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung, setelah mendapat persetujuan dari Mendiknas dan Menag. Direncanakan perubahan IAIN SGD menjadi UIN SGD dilaksanakan 8 April oleh presiden.
"Perubahan IAIN SGD menjadi UIN SGD berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 179/MPN/KL/2004, dan piagam perjanjian Mendiknas dengan Menag," kata Rektor IAIN SGD, Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, MS, saat mewisuda 1.200 sarjana baru belum lama ni.
Menurut Nanat, tahap pertama UIN SGD diperkenankan membuka delapan fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Syariah dan Hukum, Adab dan Humaniora, Dakwah dan Komunikasi, Ushuludin dan Filsafat, Psikologi, Sains dan Teknologi, serta Fakultas Sospol dan Ekonomi. "Berikutnya dibuka Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat," tegasnya.
Mengenai lulusan IAIN SGD, katanya, sudah berjumlah 73.000-an orang dengan beraneka macam profesi mulai dari pengusaha, PNS, ilmuwan, kiai, anggota TNI, sampai seniman. "Alumni IAIN tersebar mengabdi pada masyarakat sesuai minat dan keahlian. Kami harapkan alumni IAIN mampu mewujudkan cita-cita IAIN, yakni masyarakat adil makmur dalam rida Allah SWT," ungkapnya.
Sementara Ketua Ikatan Alumni (IKA) IAIN SGD, Drs. H. Deding Ishak Ibnu Suja mengatakan, jumlah lulusan IAIN SGD untuk program reguler baik sarjana muda, strata satu (S-1), S-2, diploma tiga (D-3), maupun D-2 sebanyak 30.252 orang. "Untuk Program Penyetaraan D-2 dan D-3, IAIN SGD telah meluluskan 40.379 orang. Dengan jumlah pesantren yang melimpah dan madrasah aliyah negeri (MAN) 66 buah dengan 36.522 siswanya, input ke IAIN SGD tidak akan berkurang," ujarnya. (A-71)***

IAIN SGD Jadi Universitas Negeri

Pikiran Rakyat, Selasa, 08 Maret 2005

BANDUNG, -IAIN Sunan Gunung Djati (SGD) resmi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung, setelah mendapat persetujuan dari Mendiknas dan Menag. Direncanakan perubahan IAIN SGD menjadi UIN SGD dilaksanakan 8 April oleh presiden.

"Perubahan IAIN SGD menjadi UIN SGD berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 179/MPN/KL/2004, dan piagam perjanjian Mendiknas dengan Menag," kata Rektor IAIN SGD, Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, MS, saat mewisuda 1.200 sarjana baru belum lama ini.
Menurut Nanat, tahap pertama UIN SGD diperkenankan membuka delapan fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Syariah dan Hukum, Adab dan Humaniora, Dakwah dan Komunikasi, Ushuludin dan Filsafat, Psikologi, Sains dan Teknologi, serta Fakultas Sospol dan Ekonomi. "Berikutnya dibuka Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat," tegasnya.
Mengenai lulusan IAIN SGD, katanya, sudah berjumlah 73.000-an orang dengan beraneka macam profesi mulai dari pengusaha, PNS, ilmuwan, kiai, anggota TNI, sampai seniman. "Alumni IAIN tersebar mengabdi pada masyarakat sesuai minat dan keahlian. Kami harapkan alumni IAIN mampu mewujudkan cita-cita IAIN, yakni masyarakat adil makmur dalam rida Allah SWT," ungkapnya.
Sementara Ketua Ikatan Alumni (IKA) IAIN SGD, Drs. H. Deding Ishak Ibnu Suja mengatakan, jumlah lulusan IAIN SGD untuk program reguler baik sarjana muda, strata satu (S-1), S-2, diploma tiga (D-3), maupun D-2 sebanyak 30.252 orang. "Untuk Program Penyetaraan D-2 dan D-3, IAIN SGD telah meluluskan 40.379 orang. Dengan jumlah pesantren yang melimpah dan madrasah aliyah negeri (MAN) 66 buah dengan 36.522 siswanya, input ke IAIN SGD tidak akan berkurang," ujarnya.

Saturday, February 19, 2005

'Pelajari Filsafat harus Kuat Akidahnya'

Wawancara dengan Dr Afif Muhammad MA
Republika, Jumat, 22 Oktober 2004

Tidak ada ilmu yang tidak berguna, semuanya saling melengkapi. Walaupun harus diakui pertentangan atau kontroversi dalam suatu disiplin ilmu kerap terjadi. Tak terkecuali adalah filsafat. Apalagi filsafat adalah ilmu yang mengedepankan rasio, akal, pikiran, sehingga masalah yang tidak terlihat bisa diperdebatkan di dunia filsafat. Belum lagi ditambah filsafat adalah ilmu yang membicarakan tentang manusia, agama, tuhan,liberalisme, atheisme, marxisme, dan komunisme, yang terkadang bertentangan dengan Islam.

''Orang yang belajar filsafat haruslah orang pintar yang mempunyai akidah yang kuat, sehingga bisa membantu memaslahatkan umat,'' ujar Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, DR Afif Muhammad MA.

Melihat penting dan sensitivnya ilmu filsafat, sudah barang tentu pengajaran atau metode yang diberikan harus sesuai dengan yang diharapkan. Karena sedikit saja bergeser, keimanan adalah taruhannya. Kepada wartawan Republika, Reni Susanti, dosen di berbagai perguruan tinggi ini menuturkan seluk beluk filsafat termasuk metodenya. Berikut ini petikannya:

Ada yang 'melarikan' kasus yang terjadi di UIN Sunan Gunung Djati sebagai praktik pendangkalan akidah yang dilakukan lembaga pendidikan agama. bagaimana komentar Anda?

Kalau kata 'praktik', itu merupakan sesuatu yang diprogram dan direncanakan. Dan kalau yang dimaksud dalam pengertian itu, saya jamin tidak akan ada praktik pendangkalan akidah dalam kasus ini. Kalaupun perguruan tinggi itu mempunyai pemikiran yang macam-macam, kami kira untuk dunia akademik itu wajar. Karena kami bukan hanya memahami tapi mendorong orang untuk berpikir kritis. Begitupun dengan pemikiran mahasiswa yang bermacam-macam, dan saya kira itu juga wajar, karena mereka datang dari berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda.

Sejauh mana batas ilmiah pencarian ketuhanan?

Tentu akan ada batasan. Misalnya kita tidak boleh terlalu berpegang pada kesimpulan akal tanpa bimbingan wahyu. Banyak hal yang tidaak dapat dipecahkan oleh filsafat. Contohnya ketika kita sudah tidak bisa menjawab suatu persoalan, maka kita akan kembali pada wahyu. Namun akal dan wahyu pun berbeda.

Ketika kita berfilsafat maka pada kesimpulan pertama yang muncul adalah tuhan ada atau tiada. Dan apabila buktinya sama-sama kuat maka perlu didialogkan. Kalaupun dalam dialog itu menemukan kebuntuan karena ada keseimbangan antara akal dan wahyu, maka kita harus menggunakan hati nurani kita dengan bantuan agama. Namun untuk masalah ketuhanan sendiri, cara pandang masyarakat awam dan dunia akademik berbeda. Masyarakat awam diberi informasi, didongengi, dan didakwahi. Kalau dunia akademik diajak membuktikan dan bersifat kritis agar imannya semakin kuat.

Sampai batas mana kebenaran agama bisa dibantah atau didebat, bila memang perbedaan pendapat itu rahmah?

Alquran mengatakan jika kalian masih ragu-ragu terhadap ayat yang diturunkan kepada hambaku Muhammad ini, maka coba buat ayat seperti itu perkataan itu memperlihatkan bahwa Alquran menantang. Namun redaksi kata itu jangan hanya diartikan untuk membuat ayat serupa dengan nilai sastra yang sama pula. Tetapi kita harus memikirkan isinya pula. Sebenarnya ini menunjukan bahwa ketika Anda beriman, keimanan itu harus diuji terus menerus jangan disembunyikan ataupun dibentengi. Karena itu dapat mengakibatkan benteng keimanan yang kita anggap kuat pada awalnya ketika dihantam oleh filsafat akan membuat kalah. Inilah yang sering terjadi, kita selalu membentengi keimanan dengan tidak boleh ini dan itu, namun ketika kita bertemu dengan filsafat dan dibenturnya, kita tidak berdaya. Yang namanya filsafat itu terus menggelinding. Kalau kita tidak proaktif kita akan diserang terus.

Kalau boleh tahu, apa alasan itu juga yang membuat mahasiswa Bapak berbuat demikian?

Salah satunya itu. Namun perkataan itu berawal dari kekesalan mereka atas kebobrokan kondisi kita. Hingga kini, koruptor lepas namun penjahat kecil terus ditangkapi. Dengan pemikiran mereka yang masih muda dan belajar filsafat tanpa akidah yang kuat, yang keluar adalah hal itu. Permasalahannya ada pada bahasa yang digunakannya. Kalau saja kemarahan itu bisa mereka cover dalam bahasa yang lebih santun dan bermoral, maka persoalan ini tidak akan terjadi. Bagi saya sendiri, setelah mendengar ucapan itu, saya merasa marah. Kenapa dia menggunakan kata seperti itu ketika dia kesal.

Pendongkelan dan pendangkalan akidah kini makin kasat mata dan terang-terangan dilakukan di dalam masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan?

Apabila pendangkalan akidah yang dimaksud akan mengarah pada atheis atau komunis, saya balik bertanya kenapa kita takut pada faham-faham itu? Kalau kita takut pada atheis atau pada suatu hal, maka ada sesuatu yang tidak beres. Ketidak beresan ini, bergantung pada diri kita sendiri. Kita tidak perlu takut pada komunis, toh komunis, di negerinya sendiri seperti Rusia, dan RRC, hancur kok. Alasannya karena mereka tidak punya pesantren, majlis ulama, IAIN, FUUI, dan masjid. Tapi kalau ini terjadi di Indonesia, saya hanya ingin tersenyum. Kenapa mesti takut? padahal kita mempunyai ribuan masjid, kiai, pesantren, kenapa takut? Dengan kekuatan ini, saya yakin atheis ataupun komunis tidak akan berhasil tumbuh. Namun atheis bisa muncul jika terjadi kesenjangan sosial. Seharusnya kita membuktikan bahwa atheis itu salah. Namun bagaimana kita bisa membuktikan kalau kita sendiri tidak mengenal atheis dan komunis, tanpa mempelajarinya.

Apa yang bisa dilakukan umat Islam untuk membentengi diri dari arus ghazwul fikr (perang pemikiran) yang makin deras?

Jawabannya sederhana, yakni harus ada yang belajar filsafat. Tidak usah semuanya, hanya orang-orang pintar yang akidahnya sudah benar, untuk menghadapi filsafat yang luar biasa. Karena filsafat membicarakan tentang tuhan, keadilan, kalau kita mau hancurkan mereka tidak akan bisa kalau hanya dilarang harus ada orang yang dapat membuktikan bahwa itu tidak benar. Kita harus bisa membuktikannya jangan hanya melalui pelarangan saja.

Benarkah metode dakwah yang dikembangkan selama ini kurang mengena?

Metode dakwah tidak bisa hanya dengan kata-kata harus ada pemecahannya. Seperti kasus keluar Islam karena mi instan. Apa yang sebenrnya terjadi? yang terjadi adalah kenapa kita tidak memberi mi instan. Seharusnya dakwah mampu menjaga umat tetap senang dalam Islam. Bukan hanya ngomong kamu salah. Kalau mereka pindah agama itu kesalahan kita, karena dakwah kita hanya omong. Dakwah mereka sudah menggunakan lambang ekonomi. Kesimpulannya, metode dakwah, dan pembelajaran Islam, tidak akan punya kemampuan untuk mengatasi kesulitan hidup, membuat orang amanah, kerja keras. Karena isinya hanya doktrin-doktrin eskatalogis, tentang malikat dengan lainnya. Harusnya ada penguatan di dalam diri umat. Jangan jadikan dakwah sebatas dongeng tentang malaikat. Namun sudah waktunya mengurus dakwah dengan cara liberal. Saya tidak setuju, tapi saya bisa maklum.

Lalu apa yang bisa dilakukan terkait kondisi ini?

Ada dua cara. Pertama, selektivitas, dan yang kedua, proses pembelajaran. Selektifitas telah diusulkan untuk lebih ketat, contohnya untuk tafsir hadis, seharusnya mahasiswa yang masuk telah menguasai Al quran. Proses pembelajaran mereka yang lebih penting dari seleksi. Di situ komitmen dosen juga dilihat. Saya harus mengakui, kurikulum harus dievaluasi, karena hal yang menyangkut akidah dan akhlak sangat kurang. Tapi itu tidak terjadi di IAIN saja, tetapi juga terjadi di SMA. Mata kuliah dasar, komponen fakultas, dan 40 persen komponen lokal yang bisa diubah. Disitulah kita bermain. Kurikulum harus dikembangkan, jangan hanya menerima.

Belajar Filsafat di IAIN

Oleh Dr. AFIF MUHAMMAD, M.A.
Pikiran Rakyat, 16 Oktober 2004

FILSAFAT berasal dari bahasa Yunani philo dan sophia yang artinya ”cinta kebijaksanaan.” Dari pengertian ini saja, orang dapat memahami bahwa tujuan filsafat, pada mulanya adalah mulia. Yakni, memuat orang cinta kebijaksanaan, dan seterusnya menjadi bijaksana. Filsafat merupakan hasil pemikiran yang didasarkan pada rasio (akal), dan karena rasio (akal) adalah anugerah Allah, maka capaiannya kadang-kadang bisa benar. Tetapi, karena ia bukan wahyu, maka akal pun bisa keliru.

Dengan demikian, capaian filsafat ada yang baik, dan ada pula yang buruk. Yang baik, misalnya, ketika Thales mengatakan bahwa segala sesuatu ini berasal dari air, jauh mendahului Alquran. Thales mengatakannya sekira abad ke-6 SM, sedangkan Alquran mengemukakannya pada abad ke-6 SM. Herakleitos mengatakan bahwa, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berubah dan terus mengalir bagaikan sungai (panta rei), dan Alquran mengatakan bahwa alam semesta ini fana. Fana adalah lawan dari baqa, dan jika baqa berarti kekal (tidak berubah, abadi), maka fana berarti tidak kekal, alias rusak. Lalu, ketika Plato menegaskan adanya alam idea, maka pandangannya ini dapat mendukung teori tentang wahyu.

Di dalam contoh-contoh di atas kita menemukan bahwa, pada kali-kali tertentu apa yang dicapai filsafat dibenarkan oleh wahyu (agama), dan ada kesesuaian antara keduanya. Tetapi, pada kali lain, banyak pula ajaran-ajaran filsafat yang bertentangan dengan wahyu (agama). Dengan demikian, sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu lain, produk filsafat tidak semuanya baik, tetapi ada yang buruk. Sisi buruknya bisa sangat berbahaya. Sebab filsafat berbicara tentang berbagai persoalan penting, antara lain tentang manusia, agama, dan Tuhan. Liberalisame, ateisme, Marxisme, komunisme, adalah sekadar beberapa contoh produk filsafat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, beberapa pemikiran filsafat memang dapat membahayakan akidah, khususnya akidah orang awam. Karena itu mereka harus dilindungi.

Ada dua macam cara untuk melindungi akidah dari ancaman filsafat. Pertama, mengharamkan filsafat dan melarang peredaran buku-bukunya, seperti yang dilakukan Arab Saudi. Cara ini memang sangat efektif, tetapi mengandung risiko besar. Dengan pelarangan seperti itu, masyarakat atau umat akan semakin tidak mengerti filsafat. Padahal di Indonesia filsafat tidak dilarang, dan buku-bukunya diedarkan secara luas. Jika masyarakat tidak mengerti filsafat, mereka bisa-bisa termakan filsafat tanpa mereka sadari.

Cara kedua adalah mempelajari filsafat secara kritis untuk menemukan titik-titik kesalahannya, lalu menjelaskannya kepada umat. Misalnya, apa itu komunisme dan apa pula bahayanya. Di situ, tidak bisa tidak seseorang harus mempelajari filsafat terlebih dulu, dan harus pula memiliki landasan akidah yang kuat. Ketika Imam Al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah menyerang filsafat, mereka berdua menunjukkan penguasaannya yang sangat kuat tentang filsafat yang ditentangnya. Tujuan seperti itulah yang dimiliki oleh Jurusan Aqidah dan Filsafat (bukan Aqidah-Filsafat) ketika ia didirikan. Di jurusan ini akidah dipelajari secara mendalam sebagai landasan yang dengan itu persoalan-persoalan filsafat dikritisi secara mendalam.

Jurusan Aqidah dan Filsafat di IAIN Bandung berdiri pada tahun 1989, dan sayalah ketua jurusan pertamanya. Begitu saya ditunjuk menjadi ketua jurusan, saya segera sadar bahwa jurusan ini adalah jurusan ”keras.” Karena itu harus diambil langkah-langkah yang dapat mengawal para mahasiswa agar tidak mengarah pada hal-hal yang membahayakan. Sebab para mahasiswa, sesuai tingkat perkembangan jiwa dan intelektualnya, adalah manusia-manusia yang serbaingin tahu. Secara kebetulan atau tidak, di Jurusan Aqidah dan Filsafat diajarkan ilmu-ilmu yang, untuk para mahasiswa semester-semester awal, pasti terbilang baru, bahkan tidak ditemukan di jurusan-jurusan lain. Akibatnya, ketika mereka memperoleh pengetahuan seperti itu, mereka cenderung ingin memamerkannya kepada orang lain, sehingga keluarlah ungkapan-ungkapan yang bagi orang lain mungkin terdengar aneh. ”Tuhan telah Mati,” kata Nietzsche, dan ”religion is the opium of the people,” kata Marx. Bayangkan, bagaimana menyengatnya ucapan-ucapan seperti itu. Lantas, tidakkah hal seperti itu harus dihadapi, dijelaskan, dan dikritisi?

Sebenarnya, ”Tuhan telah mati” dan ”religion is the opium of the people,” adalah semangat kritis yang dilancarkan para filosof Barat terhadap cara pemahaman dan pengamalan ajaran Katolik di kalangan kaum borjuis yang dipandang menindas kemanusiaan. Tetapi ia bisa pula tertuju pada semua agama, sepanjang pemahaman dan pengamalan agama-agama tersebut menunjukkan fenomena serupa. Misalnya, korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Muslim, dan kemewahan yang diperlihatkan para pemimpin agama, sementara sebagian besar umatnya berada dalam kondisi miskin.

Bagi mahasiswa semester-semester awal, tema-tema seperti itu merupakan hal-hal baru yang pasti tidak dipelajari oleh mahasiswa jurusan lain, apalagi mahasiswa yang baru memasuki masa ta`aruf. Lantas, para seniornya menjadi ingin memamerkan ilmu barunya dengan mengatakan, ”Tuhan telah mati,” misalnya.

Perlu diketahui bahwa IAIN Bandung, sebagaimana IAIN-IAIN lainnya, dewasa ini sangat membuka diri terhadap lulusan sekolah menengah umum yang secara faktual kurang memiliki landasan keilmuan Islam yang kokoh. Ketika mereka kemudian belajar filsafat, maka semangat kritis mereka tidak didasarkan pada landasan akidah yang kuat. Akibatnya segera bisa ditebak, yang muncul adalah sikap arogan dan sembrono, semata-mata karena ingin pamer ilmu.

Sebenarnya hal semacam itu tidak perlu terjadi. Sebab, Jurusan Aqidah dan Filsafat tidak hanya mengajarkan filsafat Barat yang sebagiannya bertentangan dengan ajaran Islam. Dari judul jurusannya saja, kita sudah dapat menangkap isyarat jelas bahwa jurusan ini mengajarkan akidah Islam, bahkan juga tasawuf dalam porsi yang cukup besar. Pada saat saya menjadi ketua jurusan, yang mengajarkan filsafat adalah dosen-dosen yang sangat ahli dalam bidangnya, misalnya Prof. Ahmad Tafsir dan Prof. Juhaya S. Praja. Saya yakin betul bahwa kedua dosen ini dapat mengajarkan filsafat Barat dengan sangat baik, sehingga para mahasiswa memperoleh pengetahuan dan bekal yang cukup. Untuk landasan akidahnya, diajarkan teologi Islam. Teologi Islam lazimnya diajarkan dengan pendekatan aliran-aliran: Asy`ariah, Mu`tazilah, Maturidiyah, Salafiah, Syi`ah, dan lain-lain, yang juga menggunakan pendekatan filosofis.

Sadar akan ”keras”-nya filsafat yang diajarkan di Jurusan Aqidah dan Filsafat, maka saat itu saya berusaha ”mengawal” secara ketat pelajaran Ilmu Kalam ini. Sebab, jika filsafat diajarkan oleh para doktor, maka Ilmu Kalam pun harus diajarkan oleh dosen yang benar-benar menguasai bidangnya. Karena itu, di samping saya sendiri yang mengajar, saya juga menempatkan dosen-dosen senior untuk ikut mengawal. Dengan demikian, filsafat Barat bergerak seimbang dengan akidah yang diajarkan lewat Ilmu Kalam.

Akan tetapi kondisi seperti itu jelas tidak akan pernah berjalan stabil dan mapan. Sebab, tak lama sesudah itu saya dialihtugaskan menjadi Ketua Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada saat yang sama para doktor yang saya sebut di atas mendapat tugas-tugas baru, dan meninggalkan jurusan Aqidah dan Filsafat. Lantas, terjadilah kepincangan seperti yang dikemukakan saudara Solatun: filsafat Barat didorong lebih kencang dan pengajaran akidah kurang dapat mengimbanginya (”PR”, Rabu/13 Oktober).

Dengan tuturan di atas, saya bukan bermaksud mencuci tangan dengan menimpakan kesalahan kepada para dosen muda sesudah kami, tetapi sekadar mengingatkan bahwa keseimbangan seperti itu harus selalu dipertahankan. Dalam suatu diskusi malam hari yang pernah diadakan oleh para mahasiswa Aqidah dan Filsafat saya diundang untuk membedah pemikiran Nietzsche. Itu waktu saya bertanya kepada para mahasiswa, ”Mengapa Anda lebih tertarik pada Nietzsche dan tidak pada Iqbal atau Ghazali?” Terus terang mereka tidak menjawab, dan saya merasa sangat prihatin ketika menangkap kesan bahwa mereka memang belum belajar Iqbal dan Al-Ghazali.

Saya juga harus mengatakan bahwa, sampai saat ini saya masih mengajar filsafat Barat, khususnya di Program Pascasarjana. Setiap awal semester, saya selalu memulai perkuliahan filsafat dengan menjelaskan manfaat dan madharat belajar filsafat, dan di akhir semester para mahasiswa saya tanya, ”Apakah dengan belajar filsafat seperti yang sudah kita jalani satu semester ini iman Anda menjadi goyah?” Para mahasiswa saya menjawab, ”Tidak, bahkan semakin menambah keimanan kami”.

Akan tetapi, secara jujur saya harus mengakui bahwa, kasus yang belakangan ini melanda jurusan Aqidah dan Filsafat adalah akibat kelalaian kami, termasuk saya sendiri. Faktor-faktornya tidak hanya pada keseimbangan itu sendiri, tetapi pada metode dan isi pengajaran akidah Islam. Hingga pertemuan di Lembang yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu dalam rangka merekonstuksi pembidangan ilmu keislaman, saya kembali mengemukakan keluhan saya tentang perlunya memberi tambahan sks untuk mata kuliah tauhid dan akhlak. Tetapi hingga saat ini harapan saya itu ibarat teriakan di padang pasir. Karena itu, kiranya sudah tiba waktunya bagi Jurusan Aqidah dan Filsafat, bahkan semua jurusan di IAIN untuk memberi bobot yang lebih besar pada kedua mata kuliah tadi (akidah dan filsafat).

Terlepas dari itu semua, teriakan ”Anjing hu Akbar” saya yakin hanya mungkin diucapkan oleh seorang mahasiswa dungu yang sok pamer, dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Jurusan Aqidah dan Filsafat, apalagi dengan IAIN Bandung. Tidak ada mata kuliah apa pun di IAIN Bandung, tak terkecuali di Jurusan Aqidah dan Filsafat, yang mengajarkan hal seperti itu. Dengan demikian, mahasiswa yang meneriakkan ucapan itu harus ditindak tegas. Rektor dan dekan tidak perlu ragu-ragu melakukannya. Tentu saja sesudah dia diminta klarifikasinya. Akan tetapi, kesimpulan yang mengatakan bahwa IAIN mengajarkan dan menyebarkan paham ateis, komunis, sinkretisme, dan bahwasanya di IAIN Bandung paham itu tumbuh dengan subur, adalah suatu kesimpulan gegabah. Dan, jika benar kesimpulan itu sudah disebarluaskan ke masyarakat, maka ia harus dipertanggungjawabkan.

Artinya, sudahkah kesimpulan seperti itu didasarkan atas penelitian yang cukup bisa dipercaya, atau —setidak-tidaknya— didukung oleh fakta yang akurat? Apakah dengan adanya ucapan ”Anjing hu Akbar” yang diteriakkan oleh salah seorang mahasiswa, lantas bisa disimpulkan bahwa IAIN, khususnya Jurusan Aqidah dan Filsafat, menyebarkan ajaran ateis, komunis, dan anti-Tuhan? Kalau ya, tidakkah seseorang juga bisa mengatakan bahwa, ketika ada dua orang mahasiswa dan mahasiswi Itenas dan Unpad melakukan hubungan seks bebas yang direkam dan kemudian disebarluaskan dalam bentuk vcd, berarti Itenas dan Unpad mengajarkan dan menyebarkan seks bebas? Tentu saja tidak. Sebab, itu hanyalah ulah seorang oknum mahasiswa, dan kita tidak perlu terjebak dalam hujat-menghujat seperti itu.

Masih banyak mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat yang baik-baik, di antaranya empat orang mahasiswa dari sekira 30 orang mahasiswa yang diterima di Program Takhassus, suatu jumlah yang terbilang banyak dibanding wakil dari jurusan-jurusan lain di IAIN. Program Takhassus adalah prgram yang dirancang IAIN untuk mempersiapkan kader-kader ulama. Di program ini diajarkan Qira`ah, Ulum Alquran, Ulum Alhadits, tafsir dan ilmu-ilmu keislaman lainnya secara mendalam. Salah satu syarat untuk bisa diterima di program ini adalah mampu membaca kitab gundul. Jangan lupa pula bahwa para lulusan jurusan ini juga ada yang jadi kiai pesantren, dosen pendidikan agama yang baik di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, wakil bupati, dai yang andal, dan aktivis-aktivis LSM.

Lalu, jika penyebaran vcd Bandung Lautan Asmara beberapa waktu yang lalu dianggap sebagai tindak kejahatan, maka dari segi hukum penyebaran vcd kasus ta`aruf mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat juga dapat dikategorikan dalam kejahatan serupa. Karena itu, sebagaimana halnya dengan mahasiswa yang mengucapkan kalimat munkar itu, oknum yang menyebarkannya juga mesti dimintai pertanggungjawaban, dan harus ditindak secara tegas.

Akhirnya, perlu juga saya kemukakan bahwa, jangan kata menyebarkan paham ateis, komunis, dan sinkretis, yang dilakukan oleh IAIN dan para mahasiswanya adalah menyebarkan Islam ke segenap penjuru.

Cobalah Anda berjalan-jalan suatu sore, lalu mampirlah ke setiap masjid besar dan kecil yang tersebar dari Cileunyi hingga Cimahi, lalu tanyalah pengurus masjidnya tentang siapa yang jadi ”kuncen” masjid itu, dan siapa pula yang menjadi guru di TPA-TPA yang diselenggarakan di masjid-masjid itu, saya jamin Anda akan mendapat jawaban bahwa sebagian besar dari mereka adalah anak-anak IAIN.

Saya juga harus menginformasikan kepada pembaca bahwa, dulu Cipadung adalah daerah ”basis merah”. Kecuali masjid IAIN (dulu Diklat milik Depag), boleh dikata tidak ada masjid di daerah ini. Sekarang, setiap RW mempunyai masjid, bahkan ada yang sampai dua atau tiga.

Dengan bukti seperti ini, dapatkah IAIN disebut sebagai menyebarkan paham ateis? Karena itu, sebaiknya FUUI lebih dulu datang ke IAIN untuk melihat dari dekat apa yang sebenarnya ada di perguruan tinggi Islam ini, dan karena itu pula, saya sangat gembira ketika mendengar bahwa pihak rektor bermaksud mengundang FUUI dan para tokoh Islam untuk berdialog di IAIN.

Saudara Rizal Fadhilah yang menurut pengakuannya juga menyayangi IAIN menyambut gembira rencara dialog itu, dan bahkan sudah menyatakan kesediaannya untuk datang. Nah, daripada kita saling menghujat, lebih baik tabayyun dan dialog yang dapat memberi masukan kepada IAIN dalam memperbaiki dirinya dalam menyongsong tantangan yang semakin berat. Wallahu A`lam bish Shawab.***

Penulis, dosen dan mantan Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat, IAIN Bandung. Kini Asdir Bidang Akademik Prog. Pascasarjana IAIN Bandung.

Akhlak Bangsa

oleh: Dr. Afif Muhammad, MA
Percikan Iman, 11 Muharram 1426 H

(Eksistensi) bangsa-bangsa ditentukan oleh akhlaknya Selagi akhlak masih melekat dalam diri mereka akan eksislah bangsa-bangsa itu. Tetapi, jika akhlak itu telah lenyap dari diri mereka, akan lenyap pulalah mereka.

Kalau tidak salah Syauqi-lah yang mengatakan syair di atas. Syauqi merupakan penyair modern Mesir yang memiliki ghirah keislaman yang sangat tinggi, syair-syairnya banyak dikutip para penulis dan penceramah dalam berbagai kesempatan. Ketika mengemukakan syair ini, tentu saja yang dimaksud oleh Syauqi dengan akhlak ialah akhlak yang terpuji. Sebab, akhlak yang buruk tidak mungkin bisa membuat suatu bangsa eksis di tengah bangsa-bangsa lainnya, ia justru akan menghancurkan bangsa itu sendiri.

Selama ini orang membagi akhlak menjadi dua: akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Artinya, akhlak mencakup sikap dan tingkah laku yang baik dan yang buruk sekaligus. Ramah-tamah, penyantun, penyayang, merupakan akhlak yang terpuji, sedangkan pemarah, pembohong, khianat merupakan akhlak yang tercela. Orang yang baik dan saleh yaitu yang memiliki akhlak terpuji, dan orang yang jahat yaitu yang memiliki akhlak tercela. Akan tetapi, yang disebut orang baik, sebenarnya bukanlah orang yang akhlaknya baik seluruhnya, dan orang jahat bukanlah orang yang seluruh akhlaknya tercela. Sebab, manusia —selagi dia masih bisa disebut manusia— selalu memiliki sisi baik dan buruk sekaligus. Tidak ada manusia yang baik seluruhnya, atau buruk seluruhnya. Hanya saja, kadang-kadang sisi baiknya lebih banyak dari sisi buruknya, atau sebaliknya.

Tetapi, apa sebenarnya akhlak itu? Akhlak bukan kosakata asli bahasa Indonesia, tetapi diadopsi dari bahasa Arab akhlaq, yang berakar kata khulq, berarti sikap, perangai, dan tingkah laku. Kosakata ini memiliki akar yang sama dengan khalq yang berarti ciptaan. Dengan begitu, seakan-akan akhlak merupakan ciptaan yang sudah begitu melekat dalam diri manusia sebagai ciptaan Allah. Itu sebabnya, akhlak kemudian didefinisikan sebagai sikap dan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang dan membentuk kepribadiannya. Akhlak tersebut dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang berjalan lama, mungkin puluhan tahun. Jika kebiasaan-kebiasaan tersebut terus dijalankan turun-temurun dari satu generasi ke generasi, jadilah ia tradisi yang membentuk karakter keluarga dan kepribadian masyarakat, bahkan bangsa.

Imam Al Ghazali membicarakan akhlak dalam dua hubungan: hubungan hamba dengan Tuhan (hablun minallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas). Menurutnya, akhlak merupakan hubungan hamba dengan Khaliq-nya. Yaitu pembentuk sikap dan pribadi agar seseorang bisa menjadi hamba-Nya yang taat melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan yang kedua disebutnya dengan siyasah (politik), sebab ia mengatur hubungan sesama manusia dalam lingkaran tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Karena itu, bagi Imam Al Ghazali ilmu siyasah atau ilmu politik merupakan ilmu yang mulia. Politik, bagi Imam Al-Ghazali, tidak hanya mengandung makna terbatas yang dikaitkan dengan kekuasaan saja, tetapi mencakup semua hubungan antarmanusia.

Karena terbentuk melalui pembiasaan (pembudayaan) yang berjalan lama, akhlak merupakan sesuatu yang sangat melekat dalam diri seseorang atau suatu bangsa. Ia menjadi karakter dan kepribadian yang membuat seseorang atau suatu bangsa dikenali. Seseorang akan dikenal sebagai orang jujur jika ia memiliki sifat dan perilaku jujur, dan itu sudah melekat dalam dirinya. Begitu pula halnya dengan bangsa. Ia dikenal sebagai bangsa yang murah senyum jika ia memiliki sifat dan perilaku ramah. Dengan demikian, ada akhlak individu, ada akhlak bangsa. Semuanya merupakan hasil dari usaha yang telah dilakukan oleh ayah-ibu dan kakek-nenek kita selama beratus tahun yang harus selalu kita pelihara. Itu, sekaligus hendaknya menyadarkan kita bahwa membangun akhlak bangsa merupakan suatu usaha yang amat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Jika akhlak merupakan karakter yang sangat melekat dalam diri seseorang atau suatu bangsa, dan akhlak itu ada yang terpuji dan ada yang tercela, muncul satu pertanyaan sederhana, “Bisakah akhlak yang tercela berubah menjadi akhlak yang terpuji?” Jawabannya, tentu bisa. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa mengubah sesuatu yang dihasilkan lewat pembudayaan selama puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun, bukanlah sesuatu yang gampang. Tetapi, tidak gampang bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi sulit. Kira-kira begitulah ungkapan tepatnya.

Perubahan suatu akhlak sangat mungkin terjadi, dan sangat mungkin pula dilakukan. Sebelum reformasi, bangsa-bangsa di seluruh dunia mengakui bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah, murah senyum, dan toleran. Tetapi, begitu reformasi pecah, dalam waktu singkat keramahan, senyum, dan tolerasi itu seakan lenyap begitu saja. Perubahan itu terjadi begitu cepat. Sekarang kita dikenal sebagai bangsa yang korup, sangat tidak bisa dipercaya (low trust society) sehingga investor segan menanamkan modalnya, tidak berkualitas, dan –belakangan— menjadi “sarang teroris.” Di sini pertanyaan kedua segera muncul, “Kok, bisa terjadi begitu cepat, padahal akhlak merupakan sesuatu yang sudah melekat dalam diri seseorang?”

Ada dua kemungkinan. Pertama, apa yang selama ini kita duga sebagai akhlak, mungkin bukan akhlak, tetapi sekadar sesuatu yang berada di kulit luar saja. Semacam kepura-puraan atau kemunafikan. Artinya, watak kita yang sesungguhnya tidak ramah, tidak murah senyum, dan tidak toleran, kita sembunyikan. Lalu, ketika ada guncangan keras, “topeng” kita terlepas, dan kita pun menampakkan karakter asli kita. Kedua, apa yang kita sebut dengan akhlak itu memang sejatinya akhlak. Akan tetapi, karena ada guncangan, kita kehilangan karakter asli untuk sementara. Jika guncangan itu sudah mereda, kita akan kembali menjadi bangsa yang ramah, murah senyum, dan toleran.

Ada beberapa cara dan faktor yang dapat dilakukan dalam mengubah akhlak buruk menjadi baik. Pertama, jika shock (guncangan) bisa mengubah orang baik menjadi buruk, guncangan yang serupa bisa pula mengubah yang sebaliknya. Tetapi, jika perubahan akhlak buruk menjadi akhlak baik karena guncangan, ketika guncangan itu mereda, akhlak buruk itu bisa muncul kembali. Karena itu, cara ini tidak terlalu bisa diharapkan. Sebab, guncangan yang dibutuhkan yaitu guncangan yang dapat melahirkan perubahan drastis dan radikal. Kasus Umar ibn al Khathtab yang masuk Islam sesudah memukul adik perempuannya, mungkin dapat dimasukkan dalam kategori ini.

Kedua, jika akhlak buruk itu merupakan hasil pembudayaan, ia dapat diubah dengan pembudayaan pula, yakni melakukan kebiasaan-kebiasaan baik secara terus­-menerus. Yang baik akan bergumul dengan yang buruk. Untuk dapat memenangkannya, dibutuhkan bantuan orang lain dan lingkungan yang kondusif. Itu perlu. Sebab, kebiasaan-kebiasaan baru berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Lazimnya, masih lemah, sehingga ia butuh bantuan dan lingkungan yang selalu memelihara dan mengarahkannya pada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Cara ini jelas membutuhkan waktu yang lama. Sulitnya memberantas korupsi di Indonesia, karena ia sudah merupakan budaya yang melekat dalam diri kita. Sementara, untuk mengatasinya, kita tidak melakukan pembudayaan yang sebaliknya. Artinya, yang kita lakukan untuk memberantas korupsi selama ini baru pada tingkat berteriak-teriak, “Berantas korupsi, gantung koruptor!” tanpa disertai pembudayaan antikorupsi.

Ketiga, melalui “paksaan hukum.” Artinya, orang yang berperangai buruk dipaksa berperangai baik. Kalau tidak, dia harus dihukum. Di situ ada sanksi, ada sesuatu yang membuat dia menjadi jera meneruskan perangai buruknya (punishment). Lalu, ketika dia sudah menjadi baik, harus ada imbalan (reward) sehingga ada motivasi untuk berbuat baik.

Jika cara ini yang ditempuh, adanya kepastian hukum menjadi syarat mutlak. Tetapi, apa yang kita saksikan? Kepastian hukum itu nyaris tidak ada. Bahkan, hakim­-hakim yang baik pun dibunuhi, para koruptor dibiarkan bebas, dan para jeger merajalela. Sementara orang-orang kecil selalu merasa terancam oleh copet, penjambret, perampok, dan pembunuh yang berkeliaran. Hukum yang seperti jelas tidak dapat diandalkan untuk melakukan perubahan akhlak bangsa. Sebab, dia tidak punya kekuatan, bahkan tunduk di bawah tekanan kekuasaan dan bujukan uang. Sementara, ketika ada orang yang kelaparan dan mencuri sandal, mereka dihukum berat. Padahal bentuk pengadilan seperti inilah yang disinyalir Rasulullah saw. sebagai salah satu sumber kehancuran. Kondisi seperti itu, cepat atau lambat, akan menimbulkan frustrasi dan putus asa. Orang atau masyarakat yang frustrasi sangat potensial melahirkan anarki, sedangkan anarki merupakan perusakan dan pelanggaran hukum.

Kalau begitu, apa yang masih bisa diharapkan? Mungkin kita tinggal punya satu atau dua harapan. Pertama, munculnya seorang pemimpin yang sanggup menjadi panglima bagi adanya perubahan yang bersifat menyeluruh, yang berani menindak hakim yang memanipulasi hukum, mengadili para koruptor, menangkap para pelaku illegal logging, memecat para anggota dewan yang korup, dan menghadapi intervensi asing yang menyebabkan bangsa ini tak punya harga diri lagi. Pemimpin seperti itu haruslah seorang yang bersih, berani, cerdas, memiliki keimanan yang kuat, serta konsisten pada cita-­cita reformasi. Persyaratan seperti itu mengisyaratkan tentang betapa beratnya krisis yang harus dihadapi. Karena itu, orang seperti Iwan Fals mengkhayalkan adanya Manusia Setengah Dewa.

Kalau Manusia Setengah Dewa itu tidak kita temukan, ya kita turunkan sedikit harapan kita menjadi Manusia Seperseratus Dewa. Rasanya itu sudah cukuplah. Tetapi adakah pemimpin kita yang seperti itu? Coba kita bandingkan capres dan cawapres kita yang lima pasang itu: Wiranto-Solahudin, Megawati-Hasyim, Amien Rais-­Siswono, SBY-Yusuf Kalla, dan Hamzah-Agum. Mana yang Manusia Seperseratus Dewa? Gunakan nurani, pilih yang terbaik. Kalau nurani tidak digunakan lalu kita salah pilih dan memperoleh pemimpin bangsa yang jauh dari Manusia Setengah Dewa-nya Iwan Fals, bangsa ini akan semakin terpuruk, dan pilihannya tinggal satu: Revolusi Budaya. Tetapi, revolusi seperti itu sangat mahal. Mungkin kita tidak akan sanggup membayarnya.

Wallahu ‘A ‘lam bish shawab.

IAIN SGD Bandung Matangkan Jurusan

Pikiran Rakyat, 11 Februari 2005

Seiring percepatan IAIN SGD Bandung menuju Universitas Islam Negeri (UIN), berbagai upaya telah dilakukan dengan pihak terkait dalam bentuk kerja sama. Ini sebagai proses pembinaan dan pematangan pada jurusan baru yang telah berjalan di IAIN, yakni jurusan Teknik Informatika, Biologi, Psikologi, Fisika, Matematika, dan Kimia. Atau jurusan baru yang akan dibuka oleh IAIN ketika berubah menjadi UIN, seperti jurusan Teknik Elektro.

Penandatanganan (MoU) IAIN SGD Bandung dengan STT Telkom berlangsung tanggal 7 Februari 2005 lalu, sebagai legalitas hukum untuk berbagai tindak lanjut kegiatan berikutnya. Keseriusan MoU terlihat dari hadirnya jajaran pejabat baik dari pihak IAIN atau STT Telkom, IAIN dihadiri langsung Rektor Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.S. beserta para Pembantu Rektor, I, II, III dan IV beserta para Dekan di lingkungan IAIN Bandung. Begitu pula dari pihak STT Telkom dihadiri langsung ketua dan para pembantunya.

Menurut Rektor IAIN SGD, Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, MS, alasan IAIN menggaet STT Telkom sebagai mitra kerja sama, antara IAIN Bandung dengan STT Telkom Bandung memiliki jurusan yang sama yakni Teknik Informatika. Jurusan Teknik Informatika di IAIN Bandung sesuai SK Dierjanbagais No. DJ. II/384/2004 dan Surat Dirjen Dikti No. 3829/D/T/2004, dan jurusan Teknik Informatika STT Telkom telah mendapat akreditasi dengan peringkat A sesuai SK BANPT Diknas RI No. 006/BAN-PT/Ak-IV/V/2000, tanggal 29 Mei 2000.

Di samping itu, lanjutnya, STT Telkom untuk program S-1, hanya memfokuskan diri pada jurusan teknik. Misalnya, Teknik Industri, Informatika dan Komunikasi, artinya STT Telkom benar-benar profesional. Lewat kerja sama diharapkan, IAIN bisa belajar langsung baik lewat diskusi dosen, penyusunan kurikulum, praktik lapangan antarmahasiswa IAIN dan STT Telkom, studi kepustakaan dan laboratorium research.

Dr. Afif Muhammad

Pikiran Rakyat, 9 September 2004

SEBAGAI cendekiawan bergelar doktor, ternyata dosen IAIN Sunan Gunung Djati Dr. H. Afif Muhammad, M.A. pernah mencoba menjadi dokter.

"Ceritanya, anak saya yang pangais bungsu sedang sakit, lalu saya bawa ke dokter, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Saya pikir aneh juga penyakit anak saya," katanya saat menjadi pembicara dalam seminar Akper Aisyiyah, belum lama ini.

Karena ada undangan dari saudaranya di Jombang, Jawa Timur, akhirnya Afif bersama istri dan anaknya yang bungsu menghadiri undangan tersebut. "Sekalian saya ke Jombang, saya sowan ke guru ngaji atau kiai yang pernah mengajar saya. Setelah saya cerita anak saya sakit, lalu guru mengambil segelas air dan diberi doa untuk diberikan kepada pangais bungsu. Alhamdulillah penyakitnya sembuh," katanya tersenyum,

Suatu ketika ada mahasiswa IAIN SGD yang sudah berkeluarga dan membawa anaknya yang sedang sakit ke rumah Afif untuk berkonsultasi masalah akademik. "Karena merasa kasihan, lalu saya praktekkan cara-cara kiai saya. Seraya mengambil air, saya ucapkan basmalah dan doa kesembuhan dari penyakit. Ternyata hasilnya mujarab, anak itu tidak sembuh," ujarnya disambut gerr hadirin.

Berkaca dari pengalaman sebagai "dokter", Afif menarik kesimpulan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang saleh akan dide-ngar oleh Allah. "Untuk itu, dokter dan perawat harus menjadi orang-orang saleh hingga bisa membantu kesembuhan pasien," katanya.(

SEMANGAT HIJRAH DAN REKONSTRUKSI ACEH

Oleh Prof. Dr. H. NANAT FATAH NATSIR, M.S.
dikutip dari Pikiran-rakyat.com Sabtu, 12 Februari 2005

KECUALI memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT atas kedatangannya, tibanya Tahun Baru hijriyah kali ini, khususnya di Indonesia, pada saat masih dalam suasana keprihatinan. Karena, kita tengan ditimpa berbagai musibah yang beruntun, mulai dari gempa bumi di Alor dan Nabire, banjir di berbagai daerah seperti Sumatra Selatan, Riau, Kalimantan Barat, gempa bumi di Garut sampai gempa bumi dan tsunami paling dahsyat di dunia sepanjang abad terakhir yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatra Utara. Musibah ini menelan korban jiwa sekira dua ratus ribuan, belum lagi sarana dan prasarana fisik diperkirakan menelan puluhan triliun rupiah bahkan hilangnnya warisan budaya yang amat berharga yang menggambarkan kejayaan masyarakat Aceh.

Nama Aceh berasal dari nama Aca, yang artinya saudara perempuan. Kata-kata Aceh itu berasal dari Ba'si Aceh-Aceh semacam pohon beringin yang besar dan rindang. Penduduknya mayoritas beragama Islam. Islam telah masuk dan berkembang di Aceh sejak abad ke-7 M (H) langsung dari tanah Arab sehingga terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. Kemudian pada abad ke-9 M (225 H) berdirilah kerajaan Islam Perlak. Pada perkembangan berikutnya berdiri kerajaan-kerajaan Islam lainnya, Kerajaan Islam Darussalam, Kerajaan Islam Pidie, dan Kerajaan Islam Jaya, ketiga kerajaan Islam itu pada tahun 1460-1480 M sepakat bergabung dengan nama kerajaan Aceh yang dalam perkembangan berikutnya dikenal dalam sejarah dengan sikap heroismenya menentang penjajah Belanda.

Dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik maupun pendidikan, sejak dahulu Islam menjadi sumber hukum pertama, kemudian adat istiadat. Karena itu, pepatah Aceh yang mengatakan "hukom ngon adat ladge ngon sifeut", yang artinya hukum dengan adat seperti zat dengan sifatnya. Yang dimaksud hukum (hukom) oleh orang Aceh adalah hukum Islam. Menurut Raliby, secara historis, kerajaan Aceh merupakan sebuah negara dagang dan pedagang dari berbagai tempat di Asia Barat Daya, banyak yang datang dan mendekat di daerah-daerah pantai Aceh. Tipe asli penduduk pribumi berangsur-angsur mengalami perubahan. Kini mungkin seseorang menemukan di antara penduduk pribumi Aceh orang-orang dengan ciri-ciri bangsa Melayu, Pakistan, India, dan Cina dan bahkan dalam jumlah yang lebih kecil dengan ciri-ciri Portugis, Turki, Arab, dan Parsi.

Maisedan mengemukakan bahwa Aceh adalah satu-satunya kerajaan di Sumatra yang pernah mencapai kedudukan yang cukup tinggi dalam politik dunia sehingga menjadi pokok pembicaraan dalam sejarah umum. Sebagai ibu kota negara Kerajaan Darussalam, pada saat itu Banda Aceh menjadi pusat perkembangan dan kegiatan politik, ekonomi dan sosial, baik nasional maupun internasional.

Menurut Hasymy dalam abad XVI dan XVII, Banda Aceh benar-benar menjadi pusat percaturan politik dan perkembangan ekonomi, tidak saja dalam kawasan kepulauan nusantara, bahkan juga dalam rantai Asia Tenggara seluruhnya. Pada waktu itu, garis hubungan Banda Aceh Darussalam mencakup Tiongkok, Korea, Amerika, Eropa, Timur Tengah, India, dan Afrika. Banda Aceh sebagai kota politik dan pusat kebudayaan, betul-betul hidup dan bergerak, sering terjadi plakat-plakat politik (ekonomi, kebudayaan dan militer), sering dikunjungi raja-raja dan dubes-dubes dari berbagai negara dalam rangka melakukan kerja sama dengan kerajaan Aceh, bahkan dengan Inggris pernah menandatangani perjanjian yang terkenal dengan Perjanjian London.

Pada saat kekuatan-kekuatan imperialis Barat telah mematahkan kekuatan sebagian besar negara-negara Islam, saat itulah pada permulaan abad XVI, lahirlah "Lima Besar Negara Islam" yang terakit dalam satu kerja sama ekonomi, politik, militer, dan kebudayaan. Lima negara besar yang dimaksud yaitu, (1) Kerjaan Turki Ustmaniyah yang berpusat di Istanbul, (2) Kerajaan Islam Maroko, di Afrika Utara, (3) Kerajaan Isfahan di Timur Tengah, (4) Kerajaan Islam Akra di India, dan (5) Kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara.

Lazimnya sebuah negara besar, kerajaan Aceh Darussalam menyusun dasar-dasar politik luar negeri yang harus dijalankan oleh sultan. (1) Diplomasi kancil yang di dalam kerajaan terkenal dengan istilah "Tipe Aceh" bagi dunia internasional; (2) Diplomasi meubison, yaitu perkawinan agung antarnegara, suatu diplomasi yang sangat klasik; (3) Diplomasi kekuatan, yaitu diplomasi yang diandalkan pada kekuatan senjata atau sering disebut dengan diplomasi militer; (4) Diplomasi ekonomi, yaitu diplomasi yang didasarkan pada kekuatan ekonomi untuk mencapai pengaruh tujuan politik.

Pengakuan bangsa Indonesia yang sering diajarkan di sekolah-sekolah dalam pelajaran sejarah bangsa Indonesia dijajah bangsa Belanda selama 350 tahun, ternyata menurut pandangan orang Aceh, sama sekali tidak berlaku bagi masyarakat Aceh. Sebab, Aceh mulai perang dengan Belanda tahun 1873-1904, berarti selama 30 tahun melawan penjajah Belanda dengan gigih dan berani. Ketika itu, pasukan militer di bawah komandan Jenderal Kohler mendarat di depan Masjid Baiturrahman Banda Aceh yang pada tanggal 8 November 1999 yang lalu menjadi tempat SU MPR rakyat Aceh, mendapat perlawanan sedemikian gigihnya dari rakyat Aceh sehingga pasukan Belanda mundur dengan kerugian besar dan di antara korban adalah Jenderal Kohler (Panglima Perang) dan Kolonel Daalem, orang kedua dalam komandan militer.

Dalam buku Gedenhoek van het karps mare chausse van Acehen onderhoorigheden disebutkan bahwa kepahlawanan orang Aceh diperlihatkannya pada masa perang Aceh dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan tanah airnya. Hal itu telah menimbulkan rasa hormat dan rasa kagum terhadap keberaniannya, sikap tak gentar menghadapi maut, pengorbanan diri dan daya tahannya. Sikap berani dan ulet yang tidak takut mati itu, kata A. Hasyimy disebabkan cinta kemerdekaan. Dalam sejarah Aceh, kita mengenal pahlawan-pahlawan Aceh yang gagah berani seperti Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Cik Di Diro, dan lain-lain.

Daerah Aceh kurang lebih 40 tahun berada dalam penjajahan Belanda. Tahun 1904 akhir perang Aceh melawan Belanda sampai 1942 tentara Jepang mendarat di Aceh itu pun rakyat Aceh tetap masih bergerilya di hutan-hutan melawan Belanda. Dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, rakyat Aceh memegang peranan penting, bila tidak disebut peranan yang menentukan. Dalam perjuangan itu, hanya daerah Aceh dan Banten yang tidak pernah diduduki Belanda kembali.

Dalam dua penyerangan besar-besaran yang bertujuan menduduki bekas jajahannya kembali serangan pertama pada akhir Juli 1947 dan serangan kedua pada akhir tahun 1948 yang masing-masing disebut aksi I dan II. Belanda berhasil menduduki kembali bekas jajahannya kecuali Aceh dan Banten.

Pada tahun 1942, Jepang masuk daerah Aceh setelah Belanda pergi. Hal ini tidak terlepas atas bantuan masyarakat Aceh sendiri dengan harapan bahwa Jepang berjanji kepada rakyat Indonesia termasuk kepada rakyat Aceh akan dimerdekakan oleh Jepang. Nasib rakyat dan agamanya akan bertambah baik dan syariat Islam akan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Namun setelah menguasai daerah Aceh, awalnya memang memberi kebebasan untuk melaksanakan syariat Islam dan kemerdekaan lainnya, namun lama kelamaan sama saja dengan orang Belanda sehingga muncul komentar dari orang Aceh atas kekecewaannya terhadap sikap orang Jepang itu. "Diusir anjing diterima babi" artinya sama saja Belanda dan Jepang itu bahwa mereka adalah bangsa penjajah yang harus diusir tidak menghargai syariat Islam dan kemerdekaan karena mereka orang kafir.

Agresi Belanda I dan II mengakibatkan lenyapnya pemerintahan pusat RI yang pernah diproklamasikan 17-8-1945 untuk mengisi kevakuman. Maka dibentuklah pemerintahan darurat di bawah pimpinan Mr. Syafrudin Prawiranegara. Pada saat itu, pemerintahan darurat mengalami kesulitan keuangan. Rakyat Aceh memberikan jawaban dengan mempergunakan sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya untuk membelanjai pemerintahan darurat. Menurut cerita rakyat Aceh, "Ibu-ibu mengumpulkan emas perhiasan mereka, kemudian diberikan untuk membantu pemerintah Indonesia, sehingga pesawat pertama yang dimiliki Indonesia pada saat itu dibeli dari hasil iuran orang Aceh dengan menjual berbagai barang milik mereka". Karena itu, Bung Karno memberikan sebutan atas jasa-jasa orang Aceh yang begitu besar dengan sebutan "Aceh Daerah Modal".

Namun apa mau dikata, air susu dibalas air tuba. Jasa pengorbanan rakyat Aceh yang begitu besar dibalas dengan penghinaan, yaitu ketika terjadi pembagian provinsi, negara Indonesia dibagi menjadi sepuluh provinsi, Aceh dengan terpaksa harus masuk ke Provinsi Sumatra Utara yang nota bene dari segi etnis dan realitas kehidupan keagamaan mereka relatif agak berbeda.

Masyarakat Aceh dengan peristiwa ini menemui kekecewaan yang kedua kali. Oleh karena itu, mereka menuntut kepada pemerintahan pusat agar diberi status provinsi tersendiri tanpa bersatu dengan Sumatra Utara. Maka keluarlah keputusan Wakil PM M. Syafruddin Prawiranegara tahun 1949 yang memecah Provinsi Sumatra Utara menjadi dua provinsi, provinsi Aceh dan provinsi Sumatra Utara Timur/Tapanuli, walaupun pada saat berikutnya mendapat hambatan dari pemerintahan baru. Mendagri Assa'at ketika itu meninjau kembali keabsahan pembentukan provinsi Aceh tersebut.

Kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintahan pusat mengakibatkan terjadinya protes dan pemberontakan yang digerakkan oleh Teuku Mohammad Daud Beureuh yang didukung oleh seluruh masyarakat Aceh. Akhirnya tahun 1959 ke luar keputusan Perdana Menteri Mr. Hardi No. 1/Misi/1959, bahwa Provinsi Aceh diberi nama Daerah Istimewa Aceh. Nama daerah istimewa Aceh ini menurut pengertian daerah dan pusat berarti pemberiaan otonomi yang seluas-luasnya terutama dalam bidang keagamaan, adat, dan pendidikan. Tetapi, sekali lagi rakyat Aceh dikhianati oleh pemerintah pusat, bahwa kenyataan dalam kehidupan sehari-hari status daerah istimewa Aceh tidak terwujud, sebab yang berlaku untuk mengatur pemerintahan sehari-hari adalah UU No. 1/Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.

Pada rezim Orde Baru, rakyat Aceh banyak berharap terhadap pemerintah akan adanya perubahan perlakuan pemerintah pusat terhadap provinsi Daerah Istimewa Aceh, agar tidak seperti rezim Orde Lama, terutama dalam mewujudkan daerah Aceh sebagai provinsi daerah istimewa yang diberi kewenangan untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam, adat-istiadat dan pendidikan dalam kehidupan masyarakat Aceh, secara konsekuen sesuai dengan tuntutan masyarakat. Namun kenyataaannya, menurut pandangan rakyat Aceh, lama- kelamaan rezim Orde Baru pun tidak ada bedanya dengan rezim Orde Lama. Rezim Orde Baru memerintah dengan sangat represif.

Pemerintahan di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Aceh diatur menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang jiwa UU tersebut tidak memberi tempat bagi berlakunya syariat Islam, keistimewaan adat dan pendidikan bahkan juga ditambah dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang UU pemerintahan desa yang dalam jangka panjang semakin mengikis dan menghancurkan struktur budaya pemerintahan pedesaan masyarakat Aceh. Rakyat Aceh semakin hari, semakin kecewa terhadap kondisi yang ada. Di samping itu, lebih diperburuk lagi dengan adanya kesenjangan sosial ekonomi yang mereka lihat sehari-hari antara penduduk asli Aceh dengan penduduk pendatang, terutama yang mengelola PT Arun, yaitu perusahaan Pengilang LNG dan Kondesate, Pabrik Mobil Oil Indonesia, Pabrik Pupuk Asean Aceh Fertilizer dan Pabrik Pupuk Iskandar Muda.

Pengelola perusahaan-perusahaan besar tersebut pada umumnya pendatang dari luar Aceh, bukan pendudukan asli. Rakyat Aceh melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sumber alam daerah Aceh itu sangat banyak, tetapi kenyataannya di sekitar mereka banyak rakyat Aceh yang tahun 1983, seorang tokoh masyarakat Aceh pernah mengungkapkan kepada saya, "Kekayaan alam Aceh ini sangat banyak, tapi kekayaan yang banyak ini di bawa ke Pulau Jawa untuk digunakan membayar utang orang Jawa. Kalau tidak digunakan untuk membayar utang orang Jawa, pasti jalan-jalan di Aceh ini sudah bagus bahkan dengan nada berkelakar bisa diaspal dengan emas dan rakyat Aceh akan kaya-kaya tidak seperti sekarang."

Pernyataan tokoh Aceh di atas, menunjukkan bahwa kekayaan yang banyak ini dikelola oleh pemerintahan pusat secara tidak adil sehingga orang di luar Aceh mendapatkan bagian yang lebih banyak ketimbang orang Aceh sendiri.

Dalam kondisi masyarakat Aceh yang sedang mengalami kekecewaan, momentum ini dipergunakan oleh Hasan Tiro pada tahun 1976 untuk membangun kekuatan dengan mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Indonesia itu adalah daerah-daerah bekas jajahan Hindia Belanda, sedangkan Aceh tidak termasuk daerah jajahan Belanda.

Menghapus Kodam

Perkembangan berikutnya pemerintah pusat menerapkan kebijakan penghapusan Kodam Iskandar Muda yang ditarik masuk menjadi bagian teritorial Kodam Bukit Barisan Provinsi Sumatera Utara. Tentunya bagi rakyat Aceh peristiwa ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan. Walaupun berbeda jenis yang digabungkannya sebab hal ini mengingatkan kembali kepada trauma masa lalu pada saat daerah Aceh harus ada di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini semakin menambah kekecewaan rakyat Aceh yang sudah sangat kompleks itu. Pemerintah pusat bukannya mengalah dan memahami atas keinginan rakyat Aceh, tetapi justru menjawab dengan kebijakan diterapkannya Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989. Akibatnya pelanggaran HAM semakin menjadi-jadi di seluruh daerah Aceh yang dilakukan oleh oknum aparat militer.

Peristiwa-peristiwa itulah yang mendorong semakin memperparah kekecewaan-kekecewaan rakyat Aceh yang sudah hilang rasa kesabarannya. Jika ditelusuri, rakyat Aceh yang menuntut referendum sebenarnya disebabkan terjadi kekecewaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks yang juga dapat ditarik ke masa lalu, baik semasa Orde Baru, Orde Lama bahkan Jepang dan Belanda yang prinsip dasarnya ada hubungan dengan semangat keislaman dan kemerdekaan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hal yang sama untuk hidup dan berkembang secara wajar sebagai manusia yang bermartabat.

Ketika B.J. Habibie menjadi presiden, sebelumnya ia sudah merespons aspirasi rakyat Aceh dengan baik, tetapi sayang lamban dalam mewujudkan janji-janjinya itu sehingga rakyat Aceh kurang percaya terhadap niat baik pemerintah. Setelah Gus Dur terpilih menjadi presiden, Gus Dur memiliki peluang emas untuk meraih simpatik dan kepercayaan dari rakyat Aceh, melalui pendekatan dengan menunjukkan sikap empati terhadap penderitaan yang dialami rakyat Aceh selama ini dengan cepat merealisasikan janji-janji yang pernah disampaikan oleh pemerintah sebelumnya, antara lain pengusutan secara tuntas pelanggaran HAM, merealisasikan otonomi khusus dan segera melaksanakan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 dengan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintahnya.

Namun sayang langkah Gus Dur justru mendahulukan menyampaikan pernyataan-pernyataan tentang kondisi Aceh yang kurang menyejukan situasi, sehingga cenderung kontraproduktif dalam penyelesaian masalah Aceh, bahkan cenderung mendorong semakin solidnya gerakan protes rakyat Aceh yang menuntut referendum yang mengarah kepada disintegrasi bangsa.

Perkembangan berikutnya, Aceh menjadi daerah otonomi khusus dengan sebutan Nanggroe Aceh Darussalam yang dalam implementasinya masih mengalami kendala-kendala. Bahkan GAM tetap tidak mau menghentikan tuntutannya untuk merdeka, walaupun upaya perundingan yang diprakarsai LSM internasional yang diselenggarakan pada bulan Januari 2005 di Helsinki Finlandia tetap mengalami jalan buntu. Oleh karena itu, membangun kembali masyarakat Aceh (rekonstruksi) pasca kejadian gempa bumi dan tsunami tidak sesederhana hanya membangun fisik semata, melainkan perlu dilakukan secara komprehensif, memperhatikan semua aspek, dilakukan searif mungkin dengan tetap memperhatikan agama, adat istiadat, budaya lokal serta perkembangan masyarakat Aceh dalam perspektif historis (sebelum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi) yang penuh dinamika kejayaan dan heroismenya yang tidak kalah hebatnya dari bangsa Indonesia lainnya. Bahkan mungkin ada perasaan sebahagian masyarakat Aceh merasa lebih hebat bila dibandingkan dengan etnis-etnis lainnya di Indonesia, baik pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Indonesia, maupun masa penentangan terhadap penjajah Belanda maupun Jepang. Jangan mengulang kesalahan kedua kali dalam lubang yang sama. Wallahu a'lam.***

Penulis Rektor IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan alumni peserta Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (PLPIIS) Universitas Syiah Kuala Aceh.